Sri Mulyani Jujur! Kebutuhan Infrastruktur Capai Rp10.302 T, APBN Hanya Cukup 40%

Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran investasi infrastruktur sebesar US$625,37 miliar atau sekitar Rp10.302 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kemampuan pembiayaan pemerintah hanya mencakup sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut.

“Pembiayaan tetap menjadi kendala utama. Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai sekitar 625 miliar dolar AS,” ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Ia menjelaskan, alokasi tersebut mencakup anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta anggaran belanja daerah.

Baca Juga: Sri Mulyani: Gaji Ke-13 Cair Juni, Total Anggaran Capai Rp49,3 Triliun

“Anggaran pemerintah, termasuk anggaran pemerintah daerah, hanya dapat menutupi sekitar 40%. Jadi, kita jelas menghadapi kesenjangan pendanaan yang signifikan,” imbuhnya.

Sri Mulyani mengajak sektor swasta dan mitra pembangunan untuk turut serta dalam menutup kekurangan dana infrastruktur. Ia menekankan pentingnya membentuk mekanisme pendanaan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Hal ini menuntut partisipasi sektor swasta serta dukungan dari berbagai mitra, dan membutuhkan penciptaan mekanisme pendanaan yang inovatif,” terangnya.

Baca Juga: Erick Thohir dan Sri Mulyani Dinilai Jadi Menteri Prabowo yang Paling Bekerja dan Paling Populer!

Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan global dan domestik, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga risiko iklim yang semakin intens, yang mempengaruhi kelangsungan pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut, cuaca ekstrem, transisi energi, serta degradasi lingkungan menuntut agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada konstruksi fisik, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan jangka panjang.

“Infrastruktur saat ini mengonsumsi sekitar 60% bahan baku dunia. Ini menegaskan pentingnya memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam siklus hidup infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga implementasi,” tegas Sri Mulyani.